Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tentang Apa?

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu pasal yang diubah dalam perubahan keempat UUD 1945. Apa yang dimaksud dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam Bab XIII tentang Pendidikan

dan Kebudayaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Bab XIII terdapat dua pasal yaitu Pasal 31 dan Pasal 32 yang dikutip dari UUD 1945 beserta perubahannya untuk mahasiswa dan jenderal tim Grasindo.
Baca juga:
Perubahan UUD 1945: Kapan, Ruang Lingkup dan Hasil Perubahan
Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 31 UUD 1945 diubah dalam amandemen keempat dalam rapat tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan itu disahkan pada 10 Agustus 2002.

  • Pasal 31 UUD 1945 sebelum amandemen

(1) Setiap warga negara berhak atas pendidikan

(2) Pemerintah mengupayakan sistem pengajaran nasional yang diatur secara hukum dan melaksanakannya.

  • Pasal 31 UUD 1945 setelah perubahan keempat UUD 1945

(1) Warga negara berhak atas pendidikan

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang memajukan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka kehidupan kerohanian bangsa yang diatur secara hukum.

(4) Negara mengalokasikan paling sedikit dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk anggaran pendidikan guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Paragraf Pasal 31 UUD 1945 setelah perubahan keempat melengkapi paragraf sebelum perubahan tentang pendidikan.
Baca juga:
Makna Pasal 28 UUD 1945 Hak Asasi Manusia
Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tentang:

Hak warga negara atas pendidikan
kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar
kewajiban negara membiayai pendidikan dasar bagi warga negara
Upaya dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah
Prioritas anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD pemerintah
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pemerintah melalui dukungan nilai-nilai agama yang tinggi dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia

Jadi, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah, serta prioritas pemerintah dalam kaitannya dengan pendidikan. Studi yang bagus!

Baca Juga :

nac.co.id
futsalin.id
evitdermaclinic.id
kabarsultengbangkit.id
journal-litbang-rekarta.co.id
jadwalxxi.id
gramatic.id
tementravel.id
cinemags.id
streamingdrama.id
snapcard.id
katakan.id
cpdev.id