PBNU: Wacana tentang PPN pendidikan dan sembako tidak benar

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan pendidikan dan kebutuhan pokok, atau sembilan sembako.

Sekjen PBNU Helmy Faishal mengatakan rencana pemungutan pajak tersebut merupakan langkah yang tidak tepat.

“Menurut kami, inisiatif pemerintah untuk menaikkan pajak, tetapi menaikkan PPN atas pendidikan

dan kebutuhan dasar, adalah tindakan yang tidak tepat,” kata Helmy dalam keterangannya, Sabtu (12 Juni 2021).

Baca juga: Soal Rencana Sembako Berbasis PPN, Staf Menkeu: Pemerintah Sejajar dengan Pedagang Pasar

Helmy menambahkan, sebaiknya mencari formula lain yang lebih workable dan smart. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak menempuh kebijakan yang justru menjauhkan diri dari semangat dan cita-cita luhur bangsa.

“Jadi kebijakan pemerintah ke depan akan jauh dari semangat dan cita-cita luhur

yang tertuang dalam UUD 1945,” ujarnya.

Soal pajak pendidikan, Helmy mengingatkan pemerintah salah satu cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, yakni kehidupan kerohanian bangsa.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Menurutnya, semangat UUD 1945 harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat dan tidak menghambat pendidikan anak bangsa.

“Sebagai salah satu amanah mulia. Pendidikan harus inklusif. Setiap orang berhak mengakses pendidikan,” ujarnya.

“Jadi harapan untuk mewujudkan Education for All (Education for All) menjadi kenyataan adalah sebuah keniscayaan,” lanjutnya.

Mencermati wacana pemungutan pajak, pemerintah dihimbau untuk lebih berhati-hati

dalam merumuskan kebijakan.

Pasalnya, wacana tersebut juga mencakup kenaikan pajak atas kebutuhan pokok. Padahal, kebutuhan dasar termasuk dalam kategori yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Baca juga: Polemik PPN Pangan, DPR: Belum Tahu RUU KRK atau Bukan

“Sebagai dasar pengambilan keputusan, pemerintah harus bertumpu pada filosofi bahwa semua kebijakan didasarkan pada kepentingan rakyat. Aturan Fiqh mengatakan “Imam tashorruful al? raiyyah manthun bil maslahah “berdasarkan kesejahteraan rakyat,” kata Helmy.

Skema pemungutan PPN atas kebutuhan dasar dan jasa pendidikan terungkap setelah bocoran RUU Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Rezim PPN sebelumnya diubah dengan UU Cipta Kerja, yang menggantikan sejumlah ketentuan UU 8/1983 tentang PPN.

Dalam UU Cipta Kerja diatur bahwa perubahan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 “barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan penduduk dibebaskan dari pengenaan PPN. PPn.

Sementara itu, jasa pendidikan juga termasuk dalam daftar jasa yang akan dikenakan PPN, sebagaimana tercantum dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id